Pontianak, 10/02/2026 - 11/02/2026 – Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat melalui Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan Program Desa Binaan Imigrasi di wilayah Kabupaten Sambas. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan pengawasan berbasis komunitas di kawasan perbatasan negara yang memiliki mobilitas penduduk lintas negara cukup tinggi. Selain melakukan evaluasi terhadap desa binaan yang telah berjalan, tim juga meninjau kesiapan Desa Penangkalan sebagai calon desa binaan baru tahun 2026. Peninjauan dilakukan melalui koordinasi langsung dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pemetaan kondisi sosial ekonomi warga setempat. Langkah ini diharapkan mampu memastikan program Desa Binaan Imigrasi berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak preventif yang nyata bagi masyarakat perbatasan.
Secara geografis, wilayah Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi terhadap praktik Pekerja Migran Indonesia non-prosedural maupun Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kondisi tersebut menuntut kehadiran negara melalui penguatan edukasi, pengawasan, dan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan. Hingga tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas telah membentuk tujuh Desa Binaan Imigrasi yang tersebar di wilayah strategis perbatasan. Program ini didukung oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan sosialisasi keimigrasian kepada masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami prosedur keimigrasian yang benar sekaligus mampu mengenali risiko hukum dari praktik migrasi non-prosedural.
Dalam koordinasi terbaru di Desa Penangkalan, tim mencatat jumlah penduduk sekitar 1.700 jiwa dengan karakteristik mobilitas kerja ke Malaysia yang cukup dominan. Sebagian besar warga diketahui bekerja di negara tetangga baik pada sektor formal maupun informal, sehingga membutuhkan penguatan literasi keimigrasian yang konsisten. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan permasalahan hukum yang menonjol, potensi kerawanan tetap menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Perangkat desa menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pencanangan Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preventif yang strategis. Dukungan tersebut mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kepastian perlindungan hukum dan ketertiban administrasi sangat penting bagi warga yang bekerja di luar negeri.
Pada tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas menargetkan pembentukan lima Desa Binaan Imigrasi baru sebagai bagian dari perluasan cakupan program. Desa Penangkalan diproyeksikan menjadi salah satu desa prioritas yang akan segera diresmikan setelah seluruh indikator kesiapan terpenuhi. Ekspansi program ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak oknum penyalur tenaga kerja ilegal yang kerap memanfaatkan minimnya informasi masyarakat perbatasan. Selain itu, peningkatan jumlah desa binaan akan memperkuat jaringan deteksi dini berbasis masyarakat di wilayah perbatasan negara. Ke depan, Kanwil Imigrasi Kalimantan Barat berkomitmen terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, serta memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia.
