.jpeg)
Pontianak, 22/01/2026 - 23/01/2026 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi (Rakor Pimti) Imigrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan ini berlangsung di Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, dan menjadi forum strategis yang mempertemukan para pimpinan tinggi keimigrasian dari seluruh Indonesia. Rakor Pimti merupakan agenda tahunan yang memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan, mengevaluasi capaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan keimigrasian di tahun berjalan. Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Barat dalam forum ini menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat koordinasi vertikal dengan jajaran pusat sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal di tingkat wilayah.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dalam arahannya menekankan pentingnya akselerasi kinerja melalui pemanfaatan inovasi digital dan penguatan penegakan hukum yang berintegritas. Beliau menyampaikan bahwa transformasi digital di bidang keimigrasian harus terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, serta pengawasan terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Selain itu, integritas aparatur menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung stabilitas keamanan nasional. Dalam forum tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi juga memaparkan capaian kinerja tahun 2025 yang berhasil melampaui target, baik dari sisi pelayanan paspor, pengawasan orang asing, maupun kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian tersebut menjadi landasan optimisme dalam menyusun agenda strategis keimigrasian Tahun 2026.
Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang membahas berbagai isu krusial dan aktual di bidang keimigrasian. Beberapa topik yang menjadi perhatian utama antara lain penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penguatan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian, serta optimalisasi penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi guna mempercepat proses pelayanan tanpa mengurangi aspek keamanan. Selain itu, dilakukan pula pembahasan terkait penyelarasan Rencana Aksi Tahun 2026 dengan Asta Cita Presiden sebagai arah kebijakan nasional. Diskusi berlangsung dinamis dengan pertukaran gagasan dan pengalaman antarwilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakor Pimti ini, Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Barat berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dan mengimplementasikan arahan strategis dari pusat di tingkat wilayah. Penguatan ekosistem digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pengawasan terhadap orang asing menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa hasil koordinasi ini harus diterjemahkan dalam langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan keimigrasian di Kalimantan Barat. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan pelayanan keimigrasian dapat semakin modern, responsif, dan humanis, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung kepentingan nasional secara menyeluruh.
