Pontianak, 13/02/2026 – Kehadiran perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Kalimantan Barat pada kegiatan Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Mapomdam XII/Tanjungpura mencerminkan komitmen nyata instansi keimigrasian dalam mendukung upaya terpadu penegakan disiplin dan hukum di lingkungan aparatur negara, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara resmi berdasarkan undangan dari Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura dan diikuti oleh berbagai unsur strategis pemerintahan daerah serta aparat penegak hukum, sehingga momentum ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga menjadi ruang konsolidasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kewaspadaan, serta membangun pola kerja kolaboratif yang adaptif terhadap dinamika tantangan keamanan kontemporer di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik geografis perbatasan dan mobilitas lintas negara yang cukup tinggi.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Putra Widyawinaya selaku Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura memimpin jalannya kegiatan dengan penuh khidmat, menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan seluruh personel dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap potensi pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum yang dapat merusak citra institusi negara, sementara kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa operasi yang digelar bukan sekadar rutinitas tahunan melainkan bagian dari strategi terpadu untuk memastikan bahwa seluruh aparat pemerintah dan masyarakat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan efek preventif sekaligus represif secara seimbang dalam rangka menjaga ketertiban umum serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di daerah.
Pelaksanaan operasi Gaktib dan Yustisi tersebut juga memiliki dimensi strategis yang lebih luas karena menjadi sarana evaluasi kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk pelanggaran disiplin internal, peredaran barang ilegal, serta potensi pelanggaran administrasi keimigrasian yang dapat muncul seiring meningkatnya mobilitas orang dan barang di wilayah Kalimantan Barat, dimana sinergi antar lembaga menjadi faktor kunci untuk memastikan setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur sesuai kewenangan masing-masing instansi, sehingga kehadiran perwakilan Imigrasi dalam forum ini mempertegas peran strategisnya sebagai garda depan pengawasan lalu lintas orang lintas negara yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem keamanan nasional secara keseluruhan, terutama dalam konteks wilayah perbatasan yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran transnasional.
Secara keseluruhan, kegiatan upacara gelar operasi ini menjadi refleksi kuat atas komitmen bersama seluruh unsur terkait untuk terus memperkuat budaya disiplin, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta membangun soliditas kelembagaan yang berkelanjutan, karena melalui forum semacam ini setiap instansi memperoleh ruang koordinasi yang konkret untuk menyelaraskan langkah operasional, memperbarui pola komunikasi lapangan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan pengamanan wilayah dapat diimplementasikan secara terpadu dan responsif terhadap perkembangan situasi, sehingga diharapkan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Kalimantan Barat tetap terjaga secara optimal, sekaligus memperkuat fondasi kolaborasi lintas sektoral dalam mendukung tugas pertahanan dan keamanan negara pada tahun anggaran berjalan dengan pendekatan yang semakin profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang terukur.
