Pontianak, 06/02/2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara virtual. Kegiatan ini merupakan tahapan awal yang krusial dalam rangkaian proses audit atas laporan keuangan Kementerian. Entry meeting bertujuan menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup, metodologi, serta jadwal pemeriksaan. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara entitas yang diperiksa dan tim auditor. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan komitmen.
Dalam kesempatan tersebut, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Tahun anggaran 2025 disebut sebagai periode transisi administratif yang memerlukan kesiapan dan koordinasi intensif. Setiap unit kerja diminta untuk menyiapkan data secara lengkap dan tepat waktu guna mendukung kelancaran proses audit. Komunikasi yang terbuka antara auditor dan entitas diperiksa menjadi faktor penentu keberhasilan pemeriksaan. Integritas dalam pengelolaan anggaran negara menjadi prioritas utama.
Proses pemeriksaan difokuskan pada kualitas penyajian laporan keuangan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Audit juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Kesiapan dokumen dan ketepatan pencatatan menjadi indikator profesionalisme organisasi. Setiap unit kerja diharapkan proaktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, proses audit dapat berjalan efisien dan objektif.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kanwil Imigrasi Kalimantan Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung seluruh tahapan pemeriksaan. Sikap kooperatif dan transparan akan terus dijaga selama proses audit berlangsung. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan. Integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara akan terus diperkuat. Dengan langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga secara berkelanjutan.
