Pontianak, 21/01/2026 - 23/01/2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Pra-Rekonsiliasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pra-rekonsiliasi menjadi tahapan strategis sebelum dilakukannya rekonsiliasi final, sehingga potensi perbedaan data, kekurangan dokumen, maupun kesalahan administrasi dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal. Melalui forum ini, seluruh satuan kerja keimigrasian di wilayah Kalimantan Barat dikonsolidasikan dalam satu mekanisme koordinasi yang terpadu, guna mewujudkan laporan keuangan yang kredibel, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Wahyu Hidayat, yang dalam arahannya menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan cerminan integritas dan profesionalisme institusi. Beliau menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga ketertiban administrasi serta meningkatkan ketelitian dalam setiap transaksi keuangan. Seluruh pengelola keuangan dan BMN dari satuan kerja keimigrasian se-Kalimantan Barat hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pendampingan juga dilakukan secara langsung oleh Tim Direktorat Jenderal serta Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang memberikan penguatan teknis serta arahan strategis guna memastikan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan. Materi yang disampaikan mencakup mekanisme rekonsiliasi akun, tata cara penyusunan laporan berbasis akrual, pengelolaan aset negara, serta strategi mitigasi terhadap temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Selama proses pendampingan berlangsung, dilakukan pemeriksaan dan penelaahan secara komprehensif terhadap berbagai dokumen dan data pendukung. Tim pemeriksa melakukan review mendalam terhadap transaksi harian, bukti pertanggungjawaban belanja, dokumen pengadaan barang dan jasa, hingga pencatatan aset tetap dan persediaan. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan opname fisik aset untuk memastikan kesesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil di lapangan. Setiap perbedaan atau ketidaksesuaian yang ditemukan langsung dibahas dalam forum untuk dilakukan klarifikasi dan penyesuaian. Proses ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga edukatif, karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pengelola keuangan dan BMN mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta ketepatan dalam penyusunan laporan.
Pada hari terakhir, kegiatan ditutup dengan penyelesaian administrasi serta rekonsiliasi final yang menunjukkan adanya keselarasan data antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Kepala Kantor Wilayah kembali menegaskan bahwa hasil pendampingan ini harus diimplementasikan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kualitas pencatatan transaksi dan memperkuat koordinasi antar unit kerja. Beliau juga mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini laporan keuangan yang prima tidak terlepas dari konsistensi, disiplin, dan integritas seluruh jajaran. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan ini, jajaran Imigrasi Kalimantan Barat optimistis dapat menyajikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang akurat, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik dan menjaga reputasi institusi dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan profesional.
