Pontianak, 29/01/2026 – Kepala Kantor Wilayah, Wahyu Hidayat bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melaksanakan serah terima pengembalian pinjam pakai bangunan gedung eks Dinas ESDM kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menata kembali pemanfaatan aset pemerintah secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses serah terima berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh sinergi, mencerminkan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola aset yang akuntabel.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Mahmudah, M.M., beserta jajaran. Pengembalian aset yang telah dipinjam sejak tahun 2024 ini dilakukan menyusul adanya perubahan nomenklatur kementerian serta dinamika penataan kelembagaan di lingkungan keimigrasian. Selain itu, peningkatan status Kantor Imigrasi Pontianak menjadi Kelas I turut menjadi pertimbangan penting, mengingat peningkatan tersebut membawa konsekuensi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih representatif, baik dari sisi kapasitas ruang kerja, pelayanan publik, maupun dukungan administrasi perkantoran yang lebih kompleks seiring bertambahnya kewenangan dan beban kerja.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama ini, termasuk hibah lahan yang telah dimanfaatkan secara optimal sebagai Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pontianak. Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi keimigrasian, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan orang asing di wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, kolaborasi yang telah terjalin dengan baik ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Lebih lanjut, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Imigrasi Kalimantan Barat masih bergabung secara administratif dengan Kanwil Kemenkum, sementara di sisi lain terjadi penambahan sumber daya manusia yang signifikan seiring penguatan organisasi. Kondisi tersebut menuntut dukungan sarana perkantoran yang lebih memadai guna menunjang operasional kantor wilayah yang mandiri dan profesional. Sejalan dengan instruksi peraturan terkait fasilitasi aset untuk satuan kerja imigrasi, pihak Kanwil berharap adanya dukungan pemanfaatan aset gedung milik pemerintah daerah lainnya yang dapat digunakan secara optimal. Menanggapi hal tersebut, BKAD Provinsi Kalimantan Barat menyarankan agar Kanwil Imigrasi menyampaikan permohonan resmi kepada Gubernur untuk dilakukan kajian lebih lanjut berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan, ketersediaan aset daerah, serta kesesuaian dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Dengan langkah ini, diharapkan terwujud solusi yang saling menguntungkan dan mendukung penguatan kelembagaan imigrasi di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
